JAKARTA, IN – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang Penataan dan Pemberdayaan menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) pada Kamis (28/11/2024) di Hotel Ciputra, Jakarta Barat.
Rakor ini bertujuan memperkuat implementasi kebijakan Reforma Agraria di Ibu Kota. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta stakeholder terkait yang berperan penting dalam sektor pertanahan.
Fokus Rakor: Mempercepat Reforma Agraria dan Pemerataan Ekonomi
Rapat ini menitikberatkan pada optimalisasi kebijakan Reforma Agraria di tingkat provinsi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pemerataan ekonomi.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi DKI Jakarta, Alen Saputra, mengakui bahwa masih banyak tantangan yang harus diselesaikan untuk mewujudkan Reforma Agraria di DKI Jakarta.
“Permasalahan yang kami temui mencakup belum terbentuknya kelembagaan GTRA, penguasaan tanah atas aset negara atau pemerintah daerah, penentuan subyek Reforma Agraria di kampung prioritas, serta skema pemanfaatan aset pemerintah daerah. Hal ini menghambat penataan aset dan akses yang menjadi inti Reforma Agraria,” ujar Alen Saputra.
Solusi Melalui Koordinasi dan Strategi Konkret
Rakor ini diharapkan dapat memformulasikan langkah-langkah strategis untuk:
- Mengurangi konflik agraria yang sering terjadi di wilayah perkotaan.
- Mempercepat penataan dan distribusi tanah kepada masyarakat yang berhak.
- Mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya menciptakan kebijakan agraria yang berkelanjutan.
Selain itu, Kanwil BPN DKI Jakarta berkomitmen untuk mempercepat pembentukan kelembagaan GTRA sebagai pilar utama dalam mengatasi permasalahan pertanahan yang kompleks di wilayah Ibu Kota.
Rakor Akhir Tahun GTRA ini menjadi momen penting dalam menyelaraskan visi dan langkah bersama antara BPN, Pemprov DKI Jakarta, dan stakeholder lainnya untuk merealisasikan Reforma Agraria yang lebih inklusif dan berdampak positif bagi masyarakat. (mw)
